Rabu, 30 Maret 2011

Polri: Nugraha Besoes Bisa Diperkarakan

Pernyataan Sekjen Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Nugroho Besoes, mengenai pembatalan Kongres PSSI, disebut palsu oleh PSSI. Namun Polri tidak bisa memperkarakan Besoes jika belum ada laporan.
"Penyelidikan akan dilakukan oleh Bareskrim jika ada pihak yang melaporkan dengan sejumlah fakta," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/3).
Ia menambahkan untuk saat ini Polri belum dapat mempidanakan Besoes karena belum adanya laporan. Ia mengimbau, jika ada pihak yang dirugikan, agar melaporkannya kepada polisi. "Bisa ditindak. Sebelum itu, polisi tidak bisa melakukan tindakan apa pun," imbuhnya.
Sebelumnya, Nugraha Besoes membatalkan kongres PSSI di Pekanbaru, Riau atas keputusan FIFA. Federasi sepakbola dunia itu pun langsung menanggapinya dan menegaskan jika pernyataan Besoes palsu. Bahkan FIFA mengatakan perwakilannya dihalang-halangi untuk datang ke kongres tersebut.

Minggu, 20 Maret 2011

Kisruh PSSI Tak Kunjung Usai


Kisruh yang baru terjadi baru-baru ini menyangkut masalah LPI dimana Komisi Disiplin PSSI kembali mengumumkan 57 daftar terhukum baru yang terlibat aktif dalam Liga Primer Indonesia (LPI) sehingga total menjadi 110 orang. Dari data yang diperoleh Direktorat Media PSSI, ada sekitar 57 daftar terhukum baru yang dikeluarkan melalui SK Komdis tanggal 7 Maret 2011, dikutip dari situs resmi PSSI. Hal ini membuat banyak masyarakat jengah dengan keadaan PSSI. Hal ini juga membuat banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan kekisruhan bahkan unjuk rasa yang pada akhirnya memakan korban.
Belum selesai masalah dengan LPI, Nurdin pun membuat ulah yang tidak kalah hebohnya dengan cara tetep kekeh memperhankan jabatannya layaknya seorang diktator ulung, padahal ia tidak memenuhi syarat karena sempat dihukum penjara lantaran kasus korupsi.
Sampai kapankah kemelut PSSI akan berakhir?

Selasa, 15 Maret 2011

Ada Pesan Khusus pada 3 Paket Berisi Bom

JAKARTA - Pemerhati terorisme Mardigu Wowik Prasantyo menduga ada tiga pesan khusus dalam tiga paket berisi bom yang dialamatkan kepada Ulil Abshar Abdala, Komjen Goris Mere, dan Japto Soerjosoemarno.

Menurut Mardigu, paket yang dikirim kepada Tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdala hanyalah pesan simbolik yang mengatakan bahwa para teroris masih hidup.

“Ini bukan untuk membunuh ini lebih ke simbol. Paket kedua ke Goris Mere, kan mereka (teroris) tahu bahwa dia yang suka membiayai aksi antiteror dan dia dianggap musuh,” kata Mardigu kepada okezone, Rabu (16/3/2011).

Untuk bom yang dikirimkan kepada Japto, kata Mardigu hanya bertujuan untuk mengaburkan tujuan dan asal-usul si penggirim. “Ada target untuk mengacaukan. Ini bagian kita bingung, dan dia kabur," ucapnya.

Ditanya mengenai kekuatan jaringan teroris yang masih ada di Indonesia, Mardigu mengaku sudah tidak sekuat dahulu.

"Paling hanya formasi empat atau lima, banyak tujuh orang. Ini formasi kecil. Targetnya mereka membuat yang dianggap musuh. Itu kategori bom onthel atau ecek-ecek, karena waktunya enggak jelas. Targetnya juga hampir tidak ada,” katanya.

Incaran kelompok peneror ini, kata Mardigu, kini beralih menjadi kelompok Islam moderat, seperti target lama. “Tokoh-tokoh yang membiayai untuk menyerang mereka jadi target," tutupnya. 

Rabu, 09 Maret 2011

Istana: Isu Reshuffle Ganggu Menteri

Istana Kepresidenan mengakui bahwa isu reshuffle atau perombakan kabinet mengganggu konsentrasi para menteri. Apalagi ketika pemberitaan itu menyebut nama menteri-menteri yang akan digeser atau diganti.

"Karena toh mungkin dia merasa akan diganti atau bagaimana dan sebagainya, pasti itu secara psikologis mempengaruhi. Dan seberapa jauh pengaruhnya? Tergantung bagaimana dia merespons isu-isu itu," kata Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu 9 Maret 2011.

Menurut Sudi, takaran untuk merombak kabinet tetap menggunakan hasil evaluasi dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Meski demikian, kata Sudi, faktor politik untuk mengevaluasi menteri-menteri dari partai juga menjadi bahan pertimbangan. "Kami juga melihat dari kontrak kinerja dan pakta integritas," jelas Sudi.

Sudi menegaskan, rambu-rambu ini menjadi ukuran evaluasi menteri dari partai politik. Bila menteri terkait kurang memuaskan, kata Sudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu memberikan semacam arahan teguran kinerja.

Sudi mengakui bahwa teguran-teguran kinerja kepada menteri apapaun kerap dilakukan Presiden. Meski tidak dipublikasi, teguran itu selalu dilakukan SBY di berbagai kesempatan seperti melalui rapat kabinet dan lainnya.

Tetapi hingga kini, Sudi menegaskan, SBY tidak pernah menyebut satupun nama-nama calon menteri yang akan masuk, keluar, digeser, atau diganti.

"Presiden belum pernah menyebut nama-nama. Presiden belum pernah mengatakan akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Tetapi reshuffle itu bisa dilaksanakan, bila diperlukan. Tentu hasil evaluasi inilah yang nanti akan menjawab," jelas Sudi.

150 Kepala Daerah Diperiksa Karena Dugaan Korupsi APBD

Banyak kepala daerah di Indonesia menjalani pemeriksaan menyangkut temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan anggaran yang digunakan, kata Ketua Panitia Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Farouk Muhammad.


"Presiden sudah menandatangani persetujuan izin pemeriksaan kepala daerah oleh aparat yang berwenang lebih dari 150 orang. Hal itu yang menjadi ganjalan bagi kami dalam memperjuangkan anggaran bagi daerah," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Rabu.

Oleh karena itu, menurut dia, Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ingin mencoba mengambil langkah-langkah bagaimana agar tertib administrasi bisa betul-betul diwujudkan. "Dengan demikian, pada waktunya kami boleh berbicara, boleh bersikap keras dan tegas untuk memperjuangkan anggaran pemerintah pusat sebanyak mungkin diturunkan ke daerah," katanya. Ia mengatakan DPD ingin menempatkan diri sebagai mitra pemerintah daerah. Namun, dalam memperjuangkan anggaran bagi daerah ada dilema yang harus dihadapi. "Anggaran pemerintah pusat sekitar seribu triliun rupiah lebih, tetapi hanya 30 persennya yang turun ke daerah, sehingga DPD memandang konsep otonomi yang diperjuangkan perlu diluruskan kembali," katanya.

Rabu, 02 Maret 2011

PKS Beberkan "Behind the Scene" Koalisi





Nasib PKS bagai di ujung tanduk. Kekeuh mendukung usulan hak angket di parlemen, PKS dinilai sebagai salah satu anggota koalisi yang membangkang. Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, justru PKS merasa bingung dengan tingkah Demokrat dalam mengelola komunikasi di dalam parlemen. Menurut Anis, masalah komunikasi memang menjadi catatan khusus PKS kepada Demokrat. Ia mengatakan, pada awalnya antarpartai koalisi menyepakati pola komunikasi di mana semua keputusan strategis harus dibicarakan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan semua pimpinan partai koalisi. "Tapi dalam banyak kasus, termasuk angket Century dan angket mafia pajak, sebenarnya tak pernah ada pertemuan antara SBY dengan pimpinan koalisi untuk menyatakan sikap beliau. Kita semua bersedia tunduk kepada seluruh kesepakatan. Masalahnya tak ada kesepakatan. Ini yang membingungkan kami dalam komunikasi," tegas Anis di ruangannya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Wakil Ketua DPR RI ini pun memaparkan kebingungan yang dialami PKS melalui pengalaman lalu ketika hak angket Century disusulkan di DPR. Sebelum usulan angket Century diputuskan, Anis mengaku PKS sudah menyampaikan kepada SBY bahwa ada bukti obyektif sehingga hak angket harus diangkat. "Kami minta arahan SBY dan kemudian beliau bilang silakan. Tapi, teman-teman Demokrat bilang kita harus mundur. Maka, kita tak mengerti pola komunikasi itu. Kenapa ada perbedaan antara komunikasi beliau dengan kami dan Demokrat kepada kami. Jadi ini harus dievaluasi," tambahnya. Anis juga menuding elite Demokrat justru yang gagal dalam mengelola komunikasi antarpartai koalisi. 

Namun, justru dampaknya ditimpakan kepada anggota koalisi. Bahkan, Anis mengeluhkan bahwa partai koalisi diperlakukan sebagai partai yang diakuisisi oleh Demokrat, bukan partai koalisi. Pola komunikasi inilah, lanjut Anis, yang harusnya dievaluasi oleh SBY terkait koalisi. Setelah itu, baru SBY bisa mengevaluasi substansi kerja sama koalisi yang tecermin dalam momen dua kali hak angket, Century dan mafia perpajakan. "Soal substansi adalah apakah dalam dua kali angket ada pelanggaran terhadap kontrak politik. Jadi kalau kita ingin melihat substansi, maka lihat dalam dua kali angket kita compare (bandingkan) dengan kontrak politik, mana yang melanggar?" tandasnya.

Demokrat bantah 
Ketua DPP Demokrat Saan Mustofa membantah buruknya kualitas komunikasi antarpartai koalisi di dalam Sekretariat Gabungan. Menurut Saan, Demokrat selalu berupaya agar koalisi berjalan lebih solid, menjamin adanya kebersamaan, dan memperbaiki kualitas komunikasi. "Kalau menyangkut katanya Demokrat dan Golkar mendominasi, sudah kita tegaskan prinsip dasar di Setgab adalah kesetaraan dan kesejajaran. Enggak ada saling mendominasi dan memaksakan. Setara, bagaimana masing-masing sikap dan pandangan itu kita jadikan sebuah bahan bersama untuk mencari solusi," tegasnya.