Fish

Kamis, 09 Juni 2011

Imigrasi Prediksi Nunun ke Kamboja Pakai Paspor Resmi


Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Bambang Irawan memprediksi tersangka kasus suap pemenangan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nunun Nurbaeti melenggang ke Kamboja menggunakan paspor resmi. Pasalnya saat meninggalkan Thailand pada Maret 2011, Imigrasi belum menarik paspor legal milik istri mantan Wakapolri Adang
Daradjatun tersebut.

"Dia kan berangkat ke Kamboja bulan Maret, paspornya baru ditarik bulan Mei," kata Bambang saat dihubungi, Rabu (8/6/2011).

Namun demikian, dari data resmi yang ada, Bambang mengaku belum bisa memastikan legalitas paspor yang digunakan sosialita tersebut untuk terbang ke Kamboja.

Informasi dari sumber Imigrasi di Thailand hanya menyebutkan bahwa keberadaan Nunun terdeteksi di ibukota Kamboja Phnom Phen. Informasi tidak menyertakan mengenai data paspor yang digunakan sosialita penderita sakit lupa akut itu.

"Belum ada informasi pakai paspor apa. Tapi dari informasi, nama dia ada di sana (Kamboja)," katanya.

Saat dikonfirmasi soal kabar Nunun yang menggunakan paspor milik keponakannya, Bambang mengaku belum tahu. Hingga hari ini Ditjen Imigrasi belum menerima informasi mengenai hal tersebut. "Belum, belum ada informasi soal itu," katanya.

Selasa, 31 Mei 2011

UJIAN NASIONAL 2011

UN untuk  tahun 2011  kali ini berbeda dengan UN tahun 2010. UN tahun ini sistemnya digabung dengan US dan Ujian Praktek, sedangkan yang tahun lalu  murni hanya nilai UN semata. Dari segi pelaksanaannya juga berbeda yaitu tahun lalu diadakan sebelum Ujian Praktek dan US sedangkan yang tahun ini pelaksanaannya setelah Ujian Praktek dan US. Dengan sistem yang baru ini diharapkan bisa menaikan tingkat kelulusan di suatu sekolah. Untuk tahun ini jika ada siswa yang tidak lulus maka tidak ada UN remedial melainkan ia harus mengulang satu tahun lagi.
Menurut bu Rina, untuk UN kali ini siswa kelas XII SMAN 12 tidak mengalami kesulitan karena mereka bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan UN itu sendiri dilaksanakan di SMAN 12 tetapi pengawasnya dari sekolah lain.
Untuk masuk ke Universitas program PMDK dan Ujian Mandiri telah dihapuskan. PMDK sekarang telah diganti menjadi SNMPTN Undangan dan Ujian Mandiri diganti oleh SNMPTN. Dengan dihilangkannya Ujian Mandiri diharapkan agar semua kalangan dapat mengikutinya. Sedangkan untuk mendapatkan SNMPTN Undangan harus memenuhi syarat yang ditentukan seperti menjadi peringkat 1-20 di kelas di setiap semesternya.
Solusi yang diberikan oleh Bu Rina adalah menjaga badan agar tetap fit, mempersiapkan mental, dan tidak lupa untuk selalu berdoa.


BIODATA NARASUMBER

Nama   : Rinawati Sunahara
TTL     : Jakarta, 28 Februari 1978
Alamat : Cipinang
No. HP : 085281130700
Profesi        : Guru BK SMAN 12 Jakarta
Status : Menikah   

Nazaruddin Bersedia Temui Tim Penjemput



JAKARTA - DPP Partai Demokrat akan membentuk tim penjemput Muhammad Nazaruddin yang akan berangkat ke Singapura. Salah satu nama yang disebut-sebut akan masuk dalam tim adalah Sutan Bathoegana.

Kata Sutan yang mengaku masih intens berkomunikasi dengan Nazar, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu sudah bersedia ditemui oleh rekan-rekan separtainya.

“Saya juga ingin berkomunikasi, (Nazaruddin) bersedia atau tidak dijumpai. Beliau bilang bersedia. Dia belum kasih tahu tempatnya di mana,” kata Sutan kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2011).

Saat ini, lanjut Sutan, DPP Partai Demokrat belum mengeluarkan surat resmi terkait penunjukan tim penjemput Nazaruddin.

“Sampai sekarang info ada disampaikan oleh Pak Jafar Hafsah,” pungkasnya.

Selasa, 24 Mei 2011

Sidang Yusuf Menggugat 10 Elite PKS Ditunda

Sidang perdana gugatan bekas elite Partai Keadilan Sejahtera Yusuf Supendi atas sejumlah petinggi partai yang turut dibidaninya itu ditunda.  Para tergugat pada sidang yang dibuka pukul 13.30 WIB, tidak ada yang hadir.


"Sidang ditunda tanggal 31 Mei 2011 hari selasa, dengan berita acara untuk memanggil pihak tergugat," kata Hakim Ketua Subiantoro, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 24 Mei 2011.


Sementara itu, Dani Salis Wijaya, kuasa hukum Yusuf Supendi, mengatakan, surat gugatan kepada elite PKS sudah diterima oleh staf Sekretaris Jenderal PKS Sumiarno. "Tapi belum ada tanggapan dari PKS. Sampai sekarang ini saya belum menerima baik telepon atau surat mengenai gugatan ini," kata Dani Salis Wijaya.


Dani menambahkan jika sudah tiga kali elite PKS dipanggil namun tidak datang, pihaknya akan terus melanjutkan pengadilan. "Semoga PKS juga memberikan itikad baik," kata dia.


Yusuf Supendi menggugat elit Partai Keadilan Sejahtera secara perdata senilai Rp42,7 miliar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia menuduh sepuluh elite PKS termasuk Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu adalah bahwa Surat Keputusan DPP PKS tentang pemberhentian dirinya dari keanggotaan PKS dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.


Selain itu, akibat elite PKS yang dinilai Yusuf tidak menghiraukan somasi yang dilayangkan tim pengacara Yusuf April 2011 lalu dalam tenggat waktu 7x24 jam, maka kasus ini memiliki konsekuensi dan implikasi gugatan perdata.

Siapa Korban Pertama Jika Sanksi FIFA Turun?

Seusai Kongres PSSI yang berakhir deadlock, kini sepakbola Indonesia berada di bawah bayang-bayang sanksi FIFA. FIFA akan membahas permasalahan Indonesia ini dalam rapat Komite Eksekutif (Exco), 30 Mei, dan Kongres FIFA, 1 Juni 2011.

Ketua Komite Normalisasi, Agum Gumelar mengungkapkan kemungkinannya sangat kecil Indonesia terhindar dari sanksi FIFA. Meski pihaknya mengaku tetap akan terus mengupayakan akan melobi FIFA agar tidak memberi sanksi kepada Indonesia.

Seandainya pada 1 Juni 2011, FIFA akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa suspend kepada Indonesia, maka dipastikan timnas U-13 yang akan menjadi korban pertama saat sanksi tersebut diberlakukan.

"Tentu, kami merasa yang akan menjadi korban pertama jika itu terjadi. Karena pada tanggal 1 Juni nanti kami direncanakan sudah berada di Malaysia," ujar pelatih tim nasional Indonesia U-13, Mundari Karya saat dihubungi wartawan, Selasa 24 Mei 2011.

Mundari menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menggelar pemusatan latihan bagi 22 pemain usia muda U-13 sebagai persiapan mengikuti Turnamen AFC Cup U-13 yang akan berlangsung pada 1-7 Juni 2011 di Sabah, Malaysia.

"Saya meyakini anak-anak pasti akan kecewa jika batal bertanding. Tapi, saya tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaan kecewa anak-anak nanti," lanjutnya.

Mundari mengungkapkan, jajaran pelatih sempat terbersit rasa khawatir jika anak didiknya terancam batal berpartisipasi di AFC Cup. "Kekhawatiran sempat ada. Tapi, sanksi kan belum pasti dijatuhkan. Dan dalam sepakbola, kami berprinsip motivasi harus jalan terus untuk mempersiapkan pemain," ujar Mundari.

Ia pun menambahkan rasa khawatir yang sempat menyelimuti para pelatih atas ancaman sanksi FIFA tidak menular kepada para pemain. "Mereka tetap latihan. Mereka masih memiliki motivasi bagus untuk mengikuti kejuaraan. Mungkin karena mereka belum berpikiran ke arah itu (batal tanding)," lanjut Mundari.

Mundari sendiri menyayangkan kisruh yang terjadi kala Kongres PSSI berlangsung dan mengakibatkan Indonesia terancam sanksi. "Kami tentu menyayangkan akhirnya seperti itu (Kongres distop). Padahal, perselisihan dan perdebatan seharusnya tetap dilandasi rasa persaudaraan dan rasa hormat satu sama lain," sesal Mundari.

"Saya berharap segala permasalahan yang membelit PSSI segera selesai. Sehingga itu tidak mengorbankan para pemain," harapnya. (eh)

Kamis, 12 Mei 2011

DPR Akan Sahkan Kajian Gedung Baru Antara

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan bahwa Badan Urusan Rumah Tangga akan mengesahkan usul dan kajian gedung baru dari tim perencana pembangunan yang terdiri atas Sekretariat Jenderal DPR dan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Selama ini seratus persen dari Kementerian PU. BURT tinggal ketok palu. Jangan anggap BURT punya keahlian. Kami tinggal mengesahkan," katanya di Gedung DPR di Jakarta, Senin.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi kerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam upaya efisiensi pembangunan gedung baru DPR, termasuk jika hanya dibangun setinggi 26 lantai.

"DPR berterima kasih atas visi dari ahli Kementerian PU. Apapun hasilnya, kami akan terima dengan lapang dada. Keputusan yang diambil DPR adalah membangun gedung dan saya senang sekali ada efisiensi," ujarnya.

Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Mahfudz Siddik berharap pembangunan gedung baru DPR dibatalkan sebab tetap menuai protes dari masyarakat meskipun ada efisiensi anggaran. "Efisiensi anggaran bukan solusi karena mau dikecilin atau dibesarin, masyarakat tetap menolak. Lebih baik dibatalin saja daripada ribut begini," katanya.

Menurut dia, efisiensi pembangunan gedung baru DPR adalah bagian dari dorongan pimpinan DPR. Karena itu, dalam waktu dekat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi akan rapat kembali untuk memutuskan kelanjutan pembangunan gedung baru DPR, termasuk memastikan bahwa proses tender berjalan secara transparan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengecek kembali anggaran dan desain gedung baru DPR. Pengkajian yang dilakukan oleh PU seharusnya tidak semata-mata untuk menurunkan biaya pembangunan gedung baru.

Sekjen DPP PDIP ini menegaskan, pihaknya tetap meminta perencanaan ulang gedung baru DPR dengan desain yang lebih sederhana dan serba guna sehingga bisa dihasilkan sebuah gedung yang monumental. "Namun, monumental bukan berarti harus mewah," katanya.

Rabu, 30 Maret 2011

Polri: Nugraha Besoes Bisa Diperkarakan

Pernyataan Sekjen Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Nugroho Besoes, mengenai pembatalan Kongres PSSI, disebut palsu oleh PSSI. Namun Polri tidak bisa memperkarakan Besoes jika belum ada laporan.
"Penyelidikan akan dilakukan oleh Bareskrim jika ada pihak yang melaporkan dengan sejumlah fakta," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/3).
Ia menambahkan untuk saat ini Polri belum dapat mempidanakan Besoes karena belum adanya laporan. Ia mengimbau, jika ada pihak yang dirugikan, agar melaporkannya kepada polisi. "Bisa ditindak. Sebelum itu, polisi tidak bisa melakukan tindakan apa pun," imbuhnya.
Sebelumnya, Nugraha Besoes membatalkan kongres PSSI di Pekanbaru, Riau atas keputusan FIFA. Federasi sepakbola dunia itu pun langsung menanggapinya dan menegaskan jika pernyataan Besoes palsu. Bahkan FIFA mengatakan perwakilannya dihalang-halangi untuk datang ke kongres tersebut.